Mencari Politik (4)

Kenyataan, dunia politik kita di masa kini justru tidak mengindikasikan kehadiran semua itu (esensi, fungsi, dan tujuan politik) di berbagai kehidupan publik. Akibatnya, dalam lalu lalang berbagai sektor kehidupan, politik telah kehilangan wataknya yang sublim, bahkan nyaris dinyatakan terkubur. Di tempat-tempat tertentu bahkan politik sudah dinyatakan tidak ditemukan. Sampai-sampai di pusat-pusat kegiatan politik sekalipun seperti negara dan partai politik, politik telah kehilangan sosoknya yang orisinal.

Misalnya, di jagat perekonomian, politik telah dipersilahkan untuk turun panggung. Selanjutnya ia dimasukkan kedalam lemari perpustakaan. Pasalnya ialah, kapitalisme telah memasuki tulang sumsum politik, mengalir bersama darahnya, dan menciptakan kerakusan di mana-mana. Dalam kapitalisme rasionalitas menjadi sangat penting dan kemakmuran materi secara nyata dapat dicapai melalui apa yang disebut mekanisme pasar. Dengan demikian, peran-peran institusi selain pasar menjadi tidak penting untuk tujuan kemakmuran. Oleh karena itu, dengan merasuknya sistem kapitalisme ke dalam tubuh politik, maka esensi, fungsi, dan tujuan politik otomstis tergusur dari pentas politik.

Jalan-jalan yang terkadang menjadi arena politik massa dan peaple power untuk menuntut keadilan dan kebenaran, sekarang telah berubah menjadi tempat eksprimen baku hantam dengan sejumlah pembenaran ideologis dan politis. Jalan-jalan telah berubah menjadi ring tinju kekuatan politik tanpa wasit dan aturan yang jelas. Akibatnya, cukup mengerikan, korban bergelimpangan di mana-mana. Mengapa terjadi demikian? Lagi-lagi jawabannya karena para aktivis dan politisi sudah kehilangan sensitifitas untuk menangkap makna politik.
Di ruang-ruang parlemen dan lembaga-lembaga legislatif, tempat yang sangat politis bagi para politisi dalam mengekspresikan cita-cita politiknya, menyusun kebijakan politik, mengartikulasikan kehendak rakyat, dan memperjuangkan gagasan untuk kesejahteraan rakyat, politik juga telah tertelan oleh arogansi kelompok, watak culas para politisi, dan dekadensi moral anggotanya. Di tempat-tempat itu pula politik telah dilumuri dosa yang disebut korupsi politik di parlemen dengan cara memperjualbelikan kekuasaan elektoral demi keuntungan pribadi. Jelas, dosa ini merupakan kejahatan yang bahayanya jauh lebih dahsyat ketimbang korupsi (rasuah) yang dilakukan oleh orang yang tak memiliki kekuasaan politik dikarenakan dampak sosial-politik dan ekonominya yang sangat luas. Di sisi lain jenis korupsi ini merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Lebih dari itu, di lembaga yang terhormat ini pula politik dibantai oleh sistem yang apolitik. Di sini politik knock out hingga terkapar di atas ring kena hantam rezim prosedural yang mengabaikan substansi, etika, dan moralitas. Di tempat lain, politik telaah mati di tikam kaum birokrat dengan pisau pragmatisme yang sangat tajam.
Bahkan di partai-partai politik dan lembaga-lembaga masyarakat pun politik nyaris sekarat dihajar pemokusan arah perjuangan partai dan organisasi kepada peraihan kekuasaan dan pengumpulan uang. Akibatnya, muncul kecenderungan metamorfosis bahwa partai politik tidak lebih dari sebuah industri. Hal itu tampak dengan terang benderang. Perekrutan calon anggota legislatifnya pun tak ubahnya cara sebuah perusahaan mencari pegawai dengan mengiklankannya di media cetak dengan persyaratan dan tempat pendaftarannya. Akibatnya, fungs-fungsi sebuah partai politik, secara dramatik, berubah menjadi mesin kekuasaan dan pengumpul uang paling efektif. Keadaan politik benar-benar lumat karena digerus dan digilas habis oleh mesin yang bernama gila kekuasaan dan korupsi.

Semestinya, seperti ditulis Imam Ghazali, posisi politik harus tetap dijaga sebagai bagian integral dari moralitas sebagaimana tercermin dalam pengertian politik itu sendiri. Konsekuensinya, setiap politisi harus memiliki integritas moral yang tinggi. Mereka selain teguh dalam memegang prinsip juga tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan politik. Akan tetapi, yang tampil justru politisi-politisi yang menempuh jalan pintas untuk diakui sebagai pemimpin yang layak memerintah di sebuah negara melalui iklan di media masa.